Tantangan Rasio Pajak Rendah di Asia-Pasifik: Alarm Keras bagi Reformasi Fiskal dan Ketahanan APBN

Rilis data komparatif dari GoodStats mengenai peta penerimaan perpajakan di kawasan Asia-Pasifik kembali menyalakan alarm peringatan bagi pengambil kebijakan fiskal regional, tak terkecuali Indonesia. Laporan tersebut menyoroti jurang ketimpangan mobilisasi pendapatan negara, di mana sejumlah yurisdiksi di Asia-Pasifik masih terperangkap dalam kelompok negara dengan rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (tax-to-GDP ratio) terendah di dunia. Fenomena ini menegaskan kerentanan struktural penerimaan domestik di tengah meningkatnya kebutuhan belanja pembangunan pascapandemi dan ketidakpastian tensi geopolitik global.

Dalam lanskap komparasi regional, rata-rata rasio pajak negara-negara Asia-Pasifik umumnya berada pada kisaran 19% hingga 20%, jauh tertinggal dibandingkan rata-rata negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang melampaui angka 34%. Sejumlah negara berkembang di kawasan ini, seperti Laos, Bangladesh, Pakistan, hingga Indonesia, secara historis mencatatkan rasio pajak yang masih berada di bawah ambang batas ideal keberlanjutan fiskal yang direkomendasikan Bank Dunia, yakni minimal 15% dari PDB untuk membiayai layanan dasar publik secara mandiri.

Anatomi Penyebab Rendahnya Rasio Perpajakan Domestik

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa tantangan memacu rasio pajak tidak semata-mata bertumpu pada besaran tarif, melainkan pada struktur perekonomian yang belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem perpajakan formal. Terdapat sejumlah faktor determinan yang menyebabkan rasio penerimaan negara di kawasan Asia-Pasifik, termasuk Indonesia, kerap mengalami tekanan:

• Dominasi Sektor Informal (Shadow Economy): Porsi aktivitas ekonomi bawah tanah dan sektor informal yang besar—mencakup jutaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)—membuat basis pemajakan menjadi sempit dan sulit dijangkau oleh instrumen pengawasan konvensional.
• Ketergantungan terhadap Komoditas: Fluktuasi harga komoditas global sering kali menciptakan ilusi penerimaan sesaat (windfall profit), yang ketika mereda, langsung mengekspos rapuhnya penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Bea Keluar dari sektor ekstraktif.
• Tingginya Belanja Perpajakan (Tax Expenditure): Pemberian berbagai insentif fiskal, fasilitas tax holiday, pembebasan Bea Masuk, hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah yang belum sepenuhnya terukur efektivitasnya terhadap pembentukan modal tetap bruto.
• Kesenjangan Kepatuhan (Compliance Gap): Tingkat kepatuhan formal maupun material Wajib Pajak yang belum optimal, tecermin dari rendahnya rasio pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan praktik penghindaran pajak agresif oleh korporasi multinasional.

Akselerasi Coretax dan Sinergi Ditjen Bea dan Cukai

Menjawab tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terus memperkuat pilar reformasi perpajakan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Titik tumpu modernisasi ini berakar pada implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau yang dikenal sebagai Coretax System. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan data transaksi perbankan, kepemilikan aset, hingga integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Digitalisasi ini memangkas asimetri informasi dan memungkinkan pengawasan berbasis risiko (risk-based compliance) dilakukan secara otomatis. Di sisi kepabeanan, DJBC memainkan peran krusial melalui intensifikasi pengawasan impor-ekspor, penyesuaian tarif cukai hasil tembakau, serta optimalisasi instrumen Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) guna melindungi industri dalam negeri sekaligus mengamankan pos penerimaan kepabeanan dan cukai.

Implikasi Makroekonomi: Menjaga Keseimbangan Pertumbuhan dan Kebutuhan Fiskal

Rasio pajak yang rendah membawa dampak langsung terhadap ruang gerak (fiscal space) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketika pendapatan perpajakan tidak mampu menutup laju belanja negara—seperti anggaran subsidi energi, pembangunan infrastruktur strategis, dan perlindungan sosial—pemerintah terpaksa mengandalkan pembiayaan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Ketergantungan pada utang ini berisiko meningkatkan rasio beban bunga terhadap penerimaan, yang pada akhirnya dapat menekan fleksibilitas fiskal jangka panjang.

Kendati demikian, otoritas fiskal dituntut untuk tidak bersikap agresif secara membabi buta. Peningkatan penerimaan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak harus dijalankan secara terukur agar tidak menggerus daya beli masyarakat kelas menengah atau melemahkan daya saing iklim investasi swasta. Optimalisasi penerimaan pajak sejatinya bukan tentang membebani subjek pajak yang patuh secara berlebihan, melainkan tentang menegakkan keadilan dengan memperluas cakupan basis pajak, memburu praktik penghindaran pajak lintas negara, dan menutup celah kebocoran administratif demi terciptanya kedaulatan fiskal yang tangguh.

---

Referensi & Sumber Berita: Diolah dari rilis dan pemberitaan GoodStats (07 November 2026).
Catatan Redaksi: Artikel ini disajikan sebagai informasi publik dan edukasi di bidang perpajakan, kepabeanan, serta ekonomi. Pastikan selalu merujuk pada peraturan perundang-undangan terbaru dari Kementerian Keuangan, DJP (pajak.go.id), maupun DJBC (beacukai.go.id).