DJP Deteksi 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong PPh, 475.000 Mulai Dikirimi Surat Imbauan Elektronik

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mendeteksi indikasi anomali kepatuhan yang masif, menyusul temuan sekitar 1,9 juta Wajib Pajak (WP) yang secara sengaja menghapus data bukti pemotongan (bupot) Pajak Penghasilan (PPh) pada pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Menindaklanjuti temuan tersebut, otoritas fiskal mulai meluncurkan langkah persuasif tahap awal dengan mengirimkan surat imbauan melalui surat elektronik (email blast) kepada 475.000 wajib pajak terpilih guna mendorong pembetulan SPT secara mandiri.

Langkah pengawasan terintegrasi ini terungkap berdasarkan laporan DDTCNews, yang menyoroti bagaimana kecanggihan sistem analitik data DJP kini mampu memetakan deviasi pelaporan secara presisi. Otoritas mencatat bahwa data bupot yang sejatinya telah disediakan secara otomatis melalui mekanisme prepopulated justru dieliminasi oleh wajib pajak saat mengisi formulir SPT Tahunan. Fenomena ini memicu perhatian serius karena berpotensi mereduksi basis pemajakan dan mengaburkan profil penghasilan neto wajib pajak yang sebenarnya.

Motif Penghapusan Bupot: Menghindari Status Kurang Bayar

Penghapusan bukti potong oleh wajib pajak umumnya dilandasi oleh kesalahpahaman sistemik maupun upaya penghindaran pajak secara sadar. Dalam skema PPh Orang Pribadi, wajib pajak yang memiliki lebih dari satu sumber penghasilan—baik dari pemberi kerja kedua, pekerjaan bebas, maupun honorarium keahlian—kerap mendapati status SPT Tahunan menjadi Kurang Bayar (KB) begitu seluruh bupot dimasukkan.

Hal ini terjadi lantaran tarif PPh Pasal 17 berkarakter progresif, di mana penggabungan seluruh basis penghasilan bruto dapat mengerek wajib pajak ke lapisan tarif (bracket) yang lebih tinggi, sementara masing-masing pemotong pajak sebelumnya memotong PPh dengan asumsi tarif terendah atau batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tersendiri. Akibat kekhawatiran harus menyetor kekurangan pajak tersebut, sejumlah wajib pajak memilih menghapus bupot pihak ketiga demi mempertahankan status SPT Nihil.

Di samping itu, motif lain yang diidentifikasi otoritas adalah keengganan wajib pajak mengungkap aset atau penghasilan tambahan secara transparan. Padahal, tindakan menghapus bupot tidak serta-merta menghilangkan jejak penghasilan tersebut di sistem perpajakan nasional.

Transparansi Sistem Digital dan Red Flag Pengawasan

Di era integrasi sistem administrasi perpajakan modern, upaya memanipulasi atau menghapus data bupot dinilai sebagai langkah yang sia-sia dan berisiko tinggi. Pasalnya, ekosistem digital DJP telah menghubungkan pelaporan pemotong pajak dengan SPT penerima penghasilan secara resiprokal melalui sistem e-Bupot.

Ketika pihak pemotong—baik instansi pemerintah, korporasi swasta, maupun pemberi kerja—menerbitkan dan melaporkan bupot PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, atau PPh Final, data tersebut langsung mengalir ke dalam basis data DJP dan tersaji otomatis pada laman pelaporan SPT wajib pajak terkait. Tindakan manual untuk menghapus elemen prepopulated tersebut secara otomatis memicu sinyal peringatan (red flag) pada sistem pengawasan kepatuhan (Compliance Risk Management/CRM) milik DJP.

Dengan kata lain, disparitas antara data yang dilaporkan oleh pihak pemotong dan data yang tercantum dalam SPT Tahunan yang disampaikan wajib pajak menciptakan celah ketidaksesuaian yang sangat mudah diidentifikasi oleh algoritma pengawasan DJP.

Konsekuensi Hukum dan Imbauan Pembetulan SPT

Pengiriman email blast kepada 475.000 wajib pajak merupakan instrumen pembinaan awal sebelum otoritas menaikkan status pengawasan ke ranah formal. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), wajib pajak memiliki hak untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan atas kemauan sendiri sepanjang DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Wajib pajak yang menerima surat imbauan diimbau untuk segera merespons dengan langkah-langkah administratif berikut:

• Melakukan Rekonsiliasi Data: Memeriksa kembali seluruh daftar bukti potong yang pernah diterima dari berbagai pemberi kerja atau lawan transaksi sepanjang tahun pajak berjalan.
• Menyampaikan Pembetulan SPT: Memasukkan kembali seluruh data bupot PPh yang valid ke dalam lampiran SPT Tahunan Pembetulan dan menghitung ulang kewajiban pajak terutang.
• Melunasi Kekurangan Pajak: Menyetorkan pajak Kurang Bayar ke kas negara apabila pembetulan tersebut mengakibatkan timbulnya status kurang bayar, lengkap dengan sanksi bunga administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.
• Memberikan Klarifikasi Tertulis: Berkoordinasi dengan Account Representative (AR) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar jika terdapat sanggahan atau ketidaksesuaian bupot yang diterbitkan oleh pihak ketiga.

Apabila imbauan persuasif ini diabaikan, DJP berwenang menindaklanjuti proses tersebut dengan penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Jika dalam batas waktu yang ditentukan wajib pajak tetap tidak kooperatif, otoritas dapat mengusulkan pemeriksaan pajak (audit) yang berujung pada penetapan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) disertai sanksi kenaikan denda yang jauh lebih memberatkan.

Menuju Kepatuhan Kooperatif

Langkah tegas DJP ini menjadi pengingat penting bagi publik mengenai arah transformasi perpajakan Indonesia yang bergerak menuju pengawasan berbasis data riil. Seiring dengan implementasi sistem pembaruan inti administrasi perpajakan (Coretax System), integrasi data pihak ketiga akan semakin ketat dan tanpa celah.

Kepatuhan sukarela (voluntary compliance) kini bukan lagi sekadar himbauan moral, melainkan keniscayaan teknis. Wajib pajak dituntut untuk mengedepankan akurasi pelaporan fiskal daripada mengambil risiko manipulasi data yang pasti terpantau oleh radar otoritas pajak.

---

Referensi & Sumber Berita: Diolah dari rilis dan pemberitaan DDTCNews (14 November 2026).
Catatan Redaksi: Artikel ini disajikan sebagai informasi publik dan edukasi di bidang perpajakan, kepabeanan, serta ekonomi. Pastikan selalu merujuk pada peraturan perundang-undangan terbaru dari Kementerian Keuangan, DJP (pajak.go.id), maupun DJBC (beacukai.go.id).